MUI Kaji Fatwa Haram Tempat Hiburan

Segera Turunkan Tim

GARUT – Insiden tertembaknya pemandu lagu (PL) oleh oknum anggota Polres Garut di Milan Karaoke mendapat perhatian berbagai pihak. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apalagi sebelumnya warga mendesak agar keluar fatwa haram tempat hiburan. Menanggapi hal itu, MUI berjanji akan mengkaji keberadaan tempat hiburan di Garut dengan menurunkan tim.
Ketua MUI Kabupaten Garut Sirojul Munir menuturkan, jika pihaknya akan membentuk tim untuk mengkaji sejumlah tempat hiburan yang beroperasi di Garut. Hal tersebut dilakukan karena diduga banyak indikasi jika di tempat hiburan melakukan perbuatan maksiat yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam.
“Hal awal yang akan kita lakukan adalah kita harus dikaji dulu ada berapa jumlahnya dan ada berapa tempat hiburan yang sudah punya izin dan tidak di Kabupaten Garut ini. Kalau pun sejumlah tempat hiburan sudah mengantongi izin dari pemerintah, barangkali tetap saja semuanya harus dievaluasi lagi,” ucap Sirojul, Jumat (6/10).
Proses pengkajian yang dilakukan, tambahnya, harus secara maksimal dilakukan agar tak ada lagi yang melakukan perbuatan maksiat, mulai dari peredaran minuma keras (miras) hingga perzinahan. Menurutnya, insiden beberapa waktu lalu sangat mencoreng nama Garut sebagai kota santri, apalagi yang melakukan perbuatan tersebut seorang abdi negara, sehingga memandang tak sepantasnya seorang aparat mabuk di tempat hiburan dan meletuskan peluru.
“Kalau kemudian hasil kajian yang kita lakukan cenderung sangat maksiat, maka wajib MUI mengeluarkan fatwa haram tempat hiburan itu, apalagi kalau di sana menjual miras dan melakukan perzinahan. Setelah fatwa tersebut keluar, maka kami akan mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Garut untuk menutup seluruh tempat hiburan dan karaoke di Garut,” katanya.
Kajian yang akan dilakukan MUI Garut lanjutnya, tak akan memakan waktu lama, atau diperkirakan hanya beberapa hari saja. Sirojul berjanji akan segera menggelar rapat bersama pimpinan MUI untuk menyikapi permasalahan tersebut dan membentuk tim.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut Zat Zat Munajat mengatakan, jika izin tempat hiburan bisa dibekukan jika melakukan pelanggaran. Namun sebelumnya, kata dia, para pelanggar pun harus diberi peringatan terlebih dulu hingga hingga tiga kali agar mereka bisa memperbaiki kesalahannya.
“Kalau tidak ada perbaikan akan dibekukan, jadi biar seimbang kami juga akan menggandeng Satpol PP dan kepolisian untuk evaluasi tempat hiburan. Pemkab dan para pengusaha tempat hiburan juga sebelumnya sudah menandatangani pakta integritas, bila ada hal-hal yang tak sesuai ketentuan makan akan diberi tindakan,” katanya.
“Di Kabupaten Garut, seluruh tempat karaoke menempuh izin untuk family karaoke, jadi kami akan koordinasi dulu dengan Satpol PP agar ada laporan secara resminya,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kabupaten Garut meminya agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut mengeluarkan fatwa tentang pengharaman keberadaan tempat karaoke. Fatwa tersebut diharapkan warga kemudian menjadi rujukan agar Pemerintah Kabupaten Garut menutup seluruh tempat karaoke yang ada karena saat ini fungsinya bukan hanya untuk hiburan saja, namun sarang tempat maksiat. (igo)

 

Bagikan

Radar Garut

Koranna Urang Garut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *