Alokasi Pengadaan Tanah BPN Kurang Tepat

Fraksi PDI Perjuangan Angkat Bicara

GARUT – Salah satu tugas dan fungsi dari DPRD adalah mengenai anggaran atau hak budgeting, yang tentunya DPRD memiliki hak untuk mengalokasikan anggaran dan menolak anggaran jika memang anggaran tersebut tidak sesuai dengan aturan dan peruntukannya. Untuk pengalokasian anggaran pengadaan tanah untuk kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebesar 3 milyar dinilai tidak tepat karena Kabupaten Garut masih banyak kebutuhan yang lebih penting daripada mengalokasikan dana untuk pengadaan tanah tersebut.

Fraksi Partai Demokrat Indoesia Perjuangan (PDI-P) mengkritisi sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Garut soal rencana alokasi anggaran tersebut.  Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yudha Puja Turnawan menilai, hal tersebut merupakan suatu langkah tidak tepat karena dianggap ketidakadilan anggaran di tengah masih banyak permasalahan yang perlu dibantu dengan sentuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

“Instansi vertikal termasuk BPN bukan merupakan urusan dari Pemda. Bupati juga harus berkaca pada pengalaman raperda yang sudah ditetapkan dan dievaluasi oleh pak Gubernur (Provinsi Jawa Barat, red) tertanggal 6 november kemarin. Pak Gubernur mengevaluasi bahwa tidak tepat menganggarkan alokasi pembangunan untuk instansi vertikal, termasuk salahsatunya yang dibahas evaluasi pak Gubernur diantaranya pembangunan tambahan gedung Polres sekitar Rp 750 juta,” kata Yuda usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Garut kemarin (27/11).

Menurutnya, bantuan untuk instansi vertikal itu sebetulnya diperbolehkan, namun bentuknya hibah, dimana hibah ini berada di kewenangan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPKAD) bukan Dinas PUPR. Namun tegas Yudha, apabila melihat kondisi kapasitas viskal Kabupaten Garut saat ini langkah itu tidak tepat.

“Harus ada timbang rasa dan empati, hari ini Kabupaten Garut masih ada permasalahan dan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan, contoh relokasi masyarakat sindangsari di Kecamatan Cisompet itupun hanya menggunakan anggaran dari Kemensos dan banyak lainnya yang seharsunya kewenangan Pemda tapi terabaikan. Belum lagi seperti beberapa ruang SD-SMP yang rusak berat, kemudian hampir 44 persen rumah tangga di Garut tidak memiliki sanitasi yang layak, sekitar 28 persen rumah tangga (per kepala keluarga, red) di Garut tidak memiliki air bersih. Nah ini menjadi pekerjaan rumah, ketika dipaksakan mengalokasikan untuk instansi vertikal ini sebuah ketidakadilan anggaran , karena instansi vertikal dia sudah ada akses APBN apalagi BPN berada di bawah kementrian agraria,” pungkasnya.

Lanjut Yuda, dan yang lebih membuatnya heran, penganggaran untuk pengadaan tanah sebesar Rp 3 miyar di dinas PUPR untuk pengadaan tanah Kantor BPN tersebut tidak termuat di KUA PPAS. Sementara jalan yang kondisinya harus diperbaiki yakni jalan Cibangban Kelurahan Karangmulya ke jalan Tanjungpura Kelurahan Lengkongjaya kemudian masuk ke kampung Bojonglarang Kelurahan Sukamentri yang dialokasikan Rp 2,065 Milyar dan termuat di KUA PPAS Dinas PUPR malah tidak termuat di RKA PUPR.

“Jadi lucu yang termuat tidak ada, yang tidak termuat jadi ada. Apabila berbicara tentang perencanaan penganggaran itu harus konsisten, bahwa semua yang termuat di Raperda APBD tahun anggaran 2018 ini harus termuat, sedangkan ini tidak. Ini sudah menyalahi aturan di KUA PPAS Dinas PUPR,” kata Yudha dengan heran.

Lanjutnya, apabila dalam hal ini BPN Garut membutuhkan kantor yang lebih luas dan representatif yang bisa menyimpan dokumen dokumen arsip pertanahan, kementrian tentu akan mengalokasikan anggaran yang lebih.

“Jadi jangan menjadi beban kita (Pemda, red). Bupati bilang BPN punya luas kantor yang tidak representatif sehingga adanya niat baik pemda maka akan menganggarkan tanah. Terlepas itu niat baik, menurut saya itu tidak tepat karena hari ini banyak kebutuhan yang makin mendesak untuk lebih diperhatikan oleh pemda, dan pengadaan tanah untuk BPN itu bukan urusan pemda tapi kementrian langsung karena BPN instansi vertikal,” tegasnya.

Yudha menjelaskan, indeks kapasitas viskal Garut cuman berada di angka 0,14, ditambah lagi kapasitas viskal Kabupaten Garut kurang proresif, sehingga merupakan langkah tidak bijak menganggarkan untun instansi vertikal.

Dirinya pun mengingatkan amanat dari Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah tahun anggaran 2018. Pada halaman 93 pemerintah pusat mengamanatkan agar ada sinergi anatara program kegiatan APBD tahun anggaran 2018 dengan kebijakan nasional salah satunya adalah implementasi sistem resi gudang.

Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menganggarkan dalam apbd tahun anggaran 2018 dukungan pendanaan terhadap sistem resi gudang di kabupaten Garut.  Yudha mengatakan, gudang silo di desa dangdeur kecamatan banyuresmi yang dibangun oleh pemerintah pusat dan telah dihibahkan kepada pemerintah kabupaten garut. Dibangunnya gudang silo tersebut dimaksudkan agar sistem resi gudang berlangsung di kabupaten garut sebagai komitmen penguatan ekonomi kerakyatan, dengan sistem resi gudang itu petani di kawasan banyuresmi bisa menitipkan komoditas hasil taninya di gudang tersebut ketika harga komoditas tersebut anjlok dan petani mendapatkan resi sebagai bukti penitipan, resi ini kemudian bankable bisa di jaminkan petani ke perbankan sangkan petani mendapatkan biaya permodalan untuk musim tanam selanjutnya, ketika harga komoditas membaik petani bisa mengambil komoditasnya untuk dijual ke pasaran.

“Sistem resi gudang ini akan mengeliminasi jeratan tengkulak terhadap para petani, sehingga para petani bisa menjadi lebih sejahtera dan memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Namun, sayangnya fraksi PDI Perjuangan tidak melihat komitmen Pemda untuk mengimplementasikan sistem resi gudang sebagai bentuk penguatan ekonomi kerakyatan, untuk itu fraksi PDI-Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi sistem resi gudang, karena gudang silo sudah ada dari tahun 2011 dan masih terbengkalai sampai sekarang ini. Mengenai persoalan alokasi anggaran, Banggar DPRD Garut telah meminta Bupati Garut untuk membahas secara intensif Raperda APBD sebelum penetapan,” katanya. (erf)

Bagikan

Radar Garut

Koranna Urang Garut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *